Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada periode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat”. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII/Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segera keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi di balik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) di mana alat reaksioner negara (TNI dan Polr) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara (TNI dan Polri) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi ataukah mungkin mereka kuburkan. Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah dibakar habis oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, di daerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subuh hari, Kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang. Tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang dialami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupun Polri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari Senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari Kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus diamputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itulah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol akses informasi yang dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Dan pengungsian ratusan hingga ribuan massa rakyat Papua dari Distrik Tinginambut tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari Distrik Tinginambut tersebut juga telah masuk di beberapa daerah seperti : Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan beberapa Kabupaten di Pegunungan Papua. Selain itu tenda-tenda pengungsian yang telah memasuki Kecamatan Wunineri Kabupaten Tolikara dilarang didirikan tanpa alasan yang jelas oleh Militer. Alat reaksioner negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh alat reaksioner negara (TNI dan Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja, penembakan ternak, penelanjangan terhadap perempuan dan intimidasi terhadap massa rakyat Papua terus berlanjut.

Dengan banyaknya korban jiwa dan material yang terus berjatuhan dan tindakan kekerasan yang terus dilakukan oleh alat reaksioner negara (TNI/Polri) terhadap warga sipil tidak berdosa hingga hari ini di Puncak Jaya, Papua, maka kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untuk segera :

1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua paling lambat tanggal 26 Juni 2010
2. KOMNAS HAM segera menyelidiki kasus Kekerasan Militer di Tingginambut, Puncak Jaya-Papua
3. Hentikan dan Tarik Pengiriman Militer Organik dan Non-Organik ke Puncak Jaya dan seluruh Papua
4. Hentikan Intimidasi dan Kekerasan Militer di Puncak Jaya dan seluruh Papua

Demikian statement solidaritas ini kami buat, jika tuntutan kami tidak segera di penuhi oleh rezim hari ini, maka kami akan mengalang solidaritas yang seluas-luasnya untuk mendesak pencabutan status Dearah Operasi Militer (DOM) atau ‘Kebijakan Bumi Hangus” di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya – Papua.

Yogyakarta, 21 Juni 2010

Koordinator Umum

Leksi Degei

Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan.

Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.

Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.

Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut. (bio)

“Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”

“Gelorakan Perjuangan Massa untuk Melawan Rezim Fasis Boneka Imperialis AS, SBY – Boediono Anti Rakyat Papua”

Selamat Ulang Tahun ke – 12 Aliansi Mahasiswa West Papua!

Pertama, saya ucapkan selamat yang tak terhingga kepada seluruh anggota AMWP dimanapun Kawan – kawan berada dalam pengabdiannya membangkitkan kesadaran massa Rakyat Papua untuk memperjuangkan hak – hak demokratis Rakyat, telah membawa organisasi kita diterima kehadirannya di tengah – tengah massa Rakyat luas baik yang ada di perkotaan hingga menembusi belantara rimba raya Papua. Dan ucapan salut yang sedalam – dalamnya kepada Kawan – kawan yang telah mengabdikan diri sepenuhnya dengan perjuangan sejati Rakyat. Pengabdian Kawan – kawan tersebut layak dihargai sebagai suatu tahapan kemajuan yang patut diapresiasi. Walaupun masih banyak kelemahan – kelemahan yang ada pada tubuh organisasi, namun kita harus yakin Kawan – kawan dengan semangat yang ada kita mampu bergerak maju membetulkan berbagai kekeliruan yang menjadi benalu dalam tubuh organisasi. Karena pekerjaan membetulkan kekeliruan lebih berat dan membutuhkan proses yang panjang bahkan melelahkan. Benar Kawan – kawan, perjuangan memang panjang dan melelahkan, tapi bagi seorang pejuang sejati ia akan berkata “ inilah cintaku, apapun akan kupersembahakan demi cintaku…!!!

Kedua, saya ucapkan salam pemberontakan kepada seluruh Tentara Rakyat Papua (TRWP dan TPN-PB) di medan gerilya, salut tak terhingga atas pengabdiannya untuk merebut hak – hak demokratis sejati Rakyat Papua. Sangat tepat, pilihan perjuangan yang diambil karena kekuasaan politik hanya akan lahir dari ujung laras senjata. Mengapa saya menyebut Tentara Rakyat Papua karena Tentara Rakyat adalah tentara rakyat sejati yang bekerja dan berperang untuk pembebasan negeri dan rakyat. Dan mengapa pula saya katakan sangat tepat pilihan perjuangannya karena rezim reaksioner SBY-Budiono tidak akan menyerahkan kekuasaannya begitu saja tanpa perlawanan. Mereka bersandar pada kekuatan alat reaksioner bersenjata untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Karena itu kita hanya dapat mengambilalih kekuasaan dari tangan rezim reaksioner dengan perjuangan bersenjata. Maka, melalui moment hari jadinya AMWP  yang ke – 12 ini, saya mengajak kita satupadu dalam garis perjuangan yang Anti Imperialis, Anti Rezim Boneka SBY-Boediono dan Anti Kapitalis Birokrat. Dan menghimbau kepada Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat dan Tentara Revolusi West Papua untuk bersatu menghilangkan sekat dan bersama-sama melawan tiga musuh utama Rakyat Papua ; Imperialisme, Rezim Boneka SBY-Boediono dan Kapitalis Birokrat.

Ketiga, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada organisasi – organisasi massa Rakyat sejati dimanapun berada, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan support dalam pengabdian kepada massa Rakyat. Walau hari ini, organisasi berada pada situasi kemerosotan telah menyumbang pemikiran yang tak ternilai harganya untuk tetap bersandar dan percaya sepenuhnya kepada massa. Karena hakekatnya perubahan adalah karya berjuta – juta massa, telah mengilhami organisasi untuk tetap mengabdi sepenuhnya pada perjuangan massa dan meneguhkan diri sebagai organisasi massa terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama dan ras dan menaruh minat sepenuhnya pada perjuangan sejati Rakyat.

Tak lupa, saya sampaikan salam perlawanan kepada seluruh Kawan – kawan mahasiswa yang berada di garis terdepan massa untuk menuntuk hak – hak demokratisnya akan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan kerakyatan. Benar Kawan – kawan, pendidikan yang ilmiah, demokratis dan kerakyatan-lah yang dibutuhkan Rakyat hari ini untuk menjawab persoalan-persoalan pokok Rakyat di negeri kita yang kaya tetapi  masih banyak Rakyat hidup miskin dan menderita.

Juga, salam perlawanan kepada seluruh Rakyat tertindas dan terhisap, baik kaum buruh, kaum tani, pemuda/mahasiswa dan perempuan yang hari ini terus mengorganisasikan diri dan menggelorakan semangat perlawanan untuk merebut kedaulatan sejati Rakyat.

“Gelorakan perjuangan massa untuk melawan rezim fasis boneka Imperialis AS, SBY – Boediono anti Rakyat Papua” adalah judul pidato saya. Judul ini saya ambil berdasarkan kontradiksi pokok antara Rakyat Papua dengan rezim fasis boneka SBY-Boediono antek Imperialis Amerika serta meluapnya kebencian Rakyat Papua terhadap pemerintahan boneka yang merupakan perpaduan antara klas borjuis komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat, kemudian tugas-tugas mendesak setiap anggota AMWP dan setiap mahasiswa Papua di tengah gejolak massa Rakyat Papua.

Kawan – kawanku seperjuangan,

Imperialis Amerika Serikat (AS) sedang sekarat, parasitis dan barbar. Dengan sistem kapitalisme monopolinya yang chauvinis dan fasis, ia menjadi beban besar dan penghalang utama kemajuan peradaban umat manusia di abad-21. Ia hidup sepenuhnya sebagai parasit dengan menciptakan sistem jajahan untuk merampas kekayaan negeri lainnya dan hasil kerja seluruh rakyat tertindas dan terhisap di seluruh dunia. Menghancurkan sistem kapitalisme monopoli dan pembangunan kesadaran yang maju dan revolusioner adalah syarat obyektif bagi keberlanjutan hidup ras manusia di dunia.

Papua berada di bawah kekuasaan pemerintahan boneka Imperialis AS SBY-Boediono, karena itu menjadi salah-satu pusat kontradiksi imperialis saat ini bersama-sama dengan negeri – negeri jajahan lainnya. Kita harus memutus mata rantai penghisapan di Tanah Papua dengan jalan menghancurkan basis sosialnya, yaitu corak produksi setengah feodal yang dijalankan rezim SBY-Budiono pada tanah-tanah adat kita  yang luas dengan jalan revolusi bersenjata. Pipa impus raksasa yang mengalirkan kekayaan alam dan seluruh hasil kerja rakyat Papua ke tubuh imperialis AS dan lainnya yang sedang sekarat harus dipotong. Bila perjuangan bersenjata dapat kita menangkan, sumber hidup kaum imperialis akan habis, maka klas borjuasi monopoli yang berkuasa di negeri imperialis akan digulung habis oleh Rakyat yang berpuluh-puluh tahun ditindas dan ditipunya.

Imperialisme dan klas borjuasi monopoli beserta seluruh klas reaksioner pendukungnya, terus memproduksi dan menyebarluaskan kebohongan besar dan takhyul, bahwa Rakyat Papua tidak akan dapat hidup bila tidak berharap pada imperialis AS, dan bila tanpa investasi kaum imperialis. Mereka sengaja menutupi kerakusan dan kepentingannya sendiri yang butuh pertolongan. Imperialis-lah yang membutuhkan kekayaan alam di negeri tercinta kita Papua ini untuk bertahan hidup dari gempuran krisis yang lahir dari produksi, perdagangan, operasi finans, dan perang gila yang mereka kobarkan dimana-mana. Mereka adalah legiun keparat yang bertempur dengan kita layaknya macan kertas yang siap remuk, akan tetapi meminta kita membantunya agar dapat terus hidup, agar dapat terus memerangi kita dan memenangkan perang secara keseluruhan. Dengan jalan mendukung penuh antek setianya SBY-Boediono melalui bantuan pertahanan keamanan kepada alat klas reaksioner militer (TNI/Polri) untuk menumpas gerakan sejati Rakyat Papua. Sekarang muncul pertanyaan darimanakah senjata (M-16) yang digunakan oleh alat klas reaksioner/militer untuk menumpas gerakan sejati Rakyat Papua? Kalau tidak disokong penuh oleh Imperialis AS?

Seperti kata Obama: “We know that the success of American businesses, small and large, depends on their ability to sell their products across the globe”, (Obama, dalam MYRON BRILLIANT, Senior Vice President for International Affairs, U.S. Chamber ofCommerce, November 5, 2009) Obama membual ketika mengatakan hal tersebut dalam sense pebisnis tulen yang kompetitif. Ia tidak dapat menutupi kenyataan bahwa Imperialis AS sangat bergantung pada negeri-negeri kaya di seluruh dunia termaksud Papua. Ia tidak mendapat apa pun dengan berdagang di negerinya sendiri, klas buruh dan pekerja AS bahkan tidak sanggup lagi membeli barang produksi mereka sendiri. Kenapa hal tersebut terjadi?.

Kawan – kawanku seperjuangan,

Over-produksi terus berkembang mengancam sistem produksi kapitalis secara keseluruhan. Barang dagangan dan uang berlebih yang dirampas dari seluruh dunia dan dari penghisapan luar biasa terhadap klas buruh di negerinya menumpuk dan terancam membusuk. Persaingan barbar antar imperialis dalam produksi barang dengan menggunakan teknologi maju untuk menciptakan barang yang lebih murah dan banyak, berhadap-hadapan dengan pasar yang terus menyempit dan terbatas karena merosotnya daya beli rakyat secara umum hingga akhirnya jatuh dalam kemiskinan yang absolut.

Akibatnya sungguh luar biasa. Tindakan kriminal para pedagang uang di Amerika Serikat hanyalah ekspresi kecil dari kefrustrasian untuk membiakkan 14 triliun dollar AS yang terancam membusuk. Aktivitas membeli uang dengan uang dan berbagai produk turunannya seperti “subprime mortgage” hanyalah kegilaan kecil, makanan pembuka bagi serentetan kegilaan dan tindakan barbar lainnnya yang memaksakan perkembang-biakan kapitalnya di tengah stagnasi produksi karena pasar yang semakin terbatas di negeri imperialis karena kemiskinan klas buruhnya mendekati absolut.

Karena itu agenda terbesar dari kaum imperialis (utamanya imperialisme AS) saat ini, adalah mengekspor $14 trilyun dollar kapitalnya yang terancam membusuk, agar terus berputar dan menghasilkan kekayaan baru karena kapital tersebut tidak dapat lagi menghasilkan kekayaan baru di negerinya sendiri. Imperialis AS harus menggempur negeri-negeri lainnya secara ekonomi dan politik, sebab bila tidak, kekuasaan borjuasi monopoli dan sistem kapitalis secara keseluruhan berada di ujung tanduk akibat gempuran dari 57 juta kaum buruh yang bekerja memproduksi barang khusus untuk ekspor, 97 juta buruh lainnya yang bekerja di bidang jasa dan menghasilkan hampir sekitar 0,5 triliun dollar AS pertahun dan sekitar 9,5% tenaga yang tidak terserap dalam industri alias pengangguran. “Fight back againt the new isolationism,”demikianlah semboyan baru imperialis AS agar kapitalnya leluasa masuk keseluruh negeri tanpa halangan. Mereka berusaha masuk ke Papua melalui perantaraan pelayan setianya SBY-Boediono seperti layaknya datang ke salah-satu negara bagian di Amerika. Dengan semboyan tersebut mereka mendesakkan perdagangan bebas kawasan (FTA) dan perjanjian ekonomi dan politik bilateral bila mengalami kebuntuan.

Papua, negeri yang kaya dan melimpah ruah sumber daya alam, rakyatnya sangat miskin karena hidup dari sistem produksi pertanian tradisional, tanpa industri serta hidup dengan anggaran daerah yang defisit sehingga investasi besar adalah sasaran ekspor kapital AS dan satu-satunya penyelamat krisis imperialis saat ini. Karena itu imperialis AS sangat membutuhkan Papua dan negeri-negeri kaya lainya dalam kerangka besar ini.

Dengan sangat percaya diri Thomas J Donohue, Presiden dan CEO Kamar Dagang AS, di Singapura 11 November 2009 lalu mengatakan: “And no significant business or economy can ignore the extraordinary opportunities of commercial engagement with the largest, most open market in the world—the $14 trillion American economy.”

Amerika menjajahkan kapital yang terancam membusuk ke seluruh dunia. Anehnya, Klas reaksioner di negeri terbelakang menganggap hal tersebut sebagai “kesempatan” dan merombak regulasi dalam negerinya untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh AS. Klas-klas reaksioner di negeri tersebut dimanja dengan dolar berkedok utang dan investasi. Sementara negeri yang kukuh mempetahankan kedaulatan pasar dalam negerinya “diproses” dengan isu demokrasi, ancaman militer dan blokade perdagangan.

Kawan – kawanku seperjuangan,

SBY-Boediono adalah pendukung Chauvinisme-Fasis Amerika Serikat, menuduh Rakyat Papua Separatis, Gerembolan Pengacau Keamanan (GPK) dan lain-lain. Pemerintahan – pemerintahan boneka dengan sadar bekerja dalam, untuk dan demi skema AS di atas sejak tahun 1966 di bawah kepemimpinan Fasis Suharto. Demi kepentingan imperialis, hak-hak demokratis Rakyat Papua digadaikan. Sungguh ironis, pemerintahan boneka Imperialis dan para pendukungnya senantiasa menyerang rakyat dengan tuduhan separatis, GPK, xenophobia dan berbagai ungkapan jahat lainnya. Gerakan sejati Rakyat Papua yang berjuang untuk hak-hak demokratis Rakyat, dituduh separatis (GPK). Lantas apa namanya bagi seseorang yang mendukung dan menyerah pada politik chauvinism fasis Amerika Serikat dan kekuatan imperialis lainnya?

Setelah terpilih kedua kalinya, Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono semakin membuktikan dirinya sebagai pengabdi imperialis tanpa celah Nomor 2 setelah Suharto. Sejak tergulingnya Suharto, imperialisme AS bekerja keras untuk membangun rezim boneka baru “sekaliber” Suharto. Lahirnya pemerintahan SBY sebagai pemerintahan boneka disambut suka cita oleh AS, Uni Eropa dan Jepang serta kaum imperialis secara keseluruhan. Karena itulah, pada saat SBY terpilih pertama kalinya menjadi Presiden RI tahun 2004, Kongres AS yang sebelumnya getol mempersoalkan pelanggaran HAM berat di Timor Leste langsung reda bahkan sokongan formal militer AS dalam bidang peralatan, pendidikan dan pelatihan serta pendanaan operasional militer kembali dijalankan secara terang-terangan yang hari ini tanpa kita ketahui sedang terjadi operasi militer di beberapa wilayah Papua ; Puncak Jaya ; Guragi dan Yambi (papuatime.com ; 28 mei 2010) dll. Amerika Serikat memberikan dukungan penuh pada pelayan setianya SBY untuk menuntaskan masalah gerakan – gerakan sejati Rakyat seperti di Aceh dan Papua. Sejak tergulingnya Suharto, seluruh lembaga multilateral pimpinan AS yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan kemiliteran aktif membantu langsung pemerintahan boneka SBY-Budiono untuk membangun “demokrasi” ala Amerika. Isu-isu  Otonomi Daerah, Good Governance, HAM, Lingkungan Hidup hingga Perempuan didominasi sedemikian rupa, agar sesuai dengan skema sistem dan kehendak tuan Imperialisnya yaitu AS.

Tidak bisa kita pungkiri lagi tugas SBY selama periode pertama pemerintahannya adalah membuat regulasi dan memastikan jaminan keamanan bagi seluruh operasi imperialis AS di negeri jajahan, mewujudkan skema yang sudah disepakati oleh Suharto dengan Bank Dunia dan IMF. Dan tugas tersebut telah dijalankannya dengan sangat baik selama lima tahun pertama bersama Jusuf Kalla, setelah gagal dijalankan dengan baik oleh pemerintahan boneka sebelumnya: BJ Habibie, Megawati Sukarnoputri dan Alm. Abdurrahman Wahid. SBY sukses menciptakan demokrasi artificial dan palsu yang menindas dengan merubah serta membentuk berbagai lembaga negara baru, melatih polisi dan tentara dengan kedok anti-terorisme di bawah supervisi AS, dan mengoperasikan jaring pengaman sosial di pedesaan untuk meredam kemarahan rakyat melalui PNPM, BLT dan RASKIN sebagai kedok.

Pemerintahan SBY ke-2 dari 2009-2014, akan menjadi waktu sangat panjang dan keras serta mematikan bagi rakyat Papua. Ini adalah era dimana seluruh mesin-mesin politik, ekonomi, kebudayaan dan kemiliteran siap beroperasi untuk menerapkan rencana besar imperialis dan kepentingan pribadi klas-klas reaksioner yang berkuasa. Skema ini harus memberikan kontribusi maksimal untuk menyelamatkan dominasi sistem kapitalis monopoli di dunia.

Kawan – kawanku seperjuangan,

Papua yang hari ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan boneka Imperialis AS, SBY-Boediono harus dapat memberikan kontribusi besar bagi ekonomi borjuasi monopoli AS, UE dan Jepang yang sekarat. Mereka sangat fokus membuat regulasi investasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan monopoli tanah di Papua melalui perantaraan pelayan setianya SBY-Boediono dan klas kapitalis birokrat di Papua untuk perkebunan dan tambang; peraturan ekspor dan impor untuk mendukung pabrik olahan semi-processing dan rakitan milik imperialis; masalah investasi, masalah hak paten untuk melindungi teknologinya, masalah perpajakan, bea-cukai dan subsidi. Imperialis praktis mengendalikan seluruhnya, produksi maupun perdagangan dengan mendominasi kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan hak-hak dasar Rakyat Papua diabaikan!

Selain itu tugas pemerintahan boneka SBY-Boediono menegakkan dan menguntungkan kepentingan imperialis hampir tuntas di Papua. Memastikan regulasi investasi yang pro-imperialis terutama mengenai monopoli tanah, penghapusan subsidi atas berbagai kebutuhan pokok dan energi, penghapusan subsidi, penghapusan berbagai bea masuk dan memberikan subsidi atas impor dan ekspor, potongan pajak, dan yang terakhir adalah penyediaan infrastruktur bagi imperialis semakin merajalela di Tanah Papua.

Bagi imperialis AS, pemerintahan anti rakyat Papua, anti perjuangan sejati Rakyat Papua dan pro imperialis adalah syarat mutlak bagi perkembangan kapitalnya. Papua adalah negeri kaya akan sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis secara geopolitik, dan secara historis telah memberikan kontribusi yang besar untuk Imperialis AS membangun pundit-pundi Imperiumnya. Masih jelas dalam ingatan kita bagaimana rezim fasis Suharto pada tahun 1967 menerbitkan Undang – Undang Nomor  1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA No. 1 Tahun 1967) yang salah satu kesepakatannya telah melanggengkan PT. Freeport masuk ke Tanah Papua untuk mengeksploitasi tambang di negeri tercinta kita. Demikian pula kemampuan pemerintah boneka SBY menciptakan “demokrasi palsu” dengan mencangkokkan sistem “kekuasaan borjuasi,” adalah salah-satu proyek manipulasi terbesar kebanggaan dan andalan AS di dunia dewasa ini. “Kesuksesan demokrasi” ala Amerika telah berhasil dijalankan oleh SBY dan  sangat penting artinya. Ini adalah kisah sukses baru yang akan dijadikan model untuk menggantikan proyek “demokrasi” yang telah gagal dan bangkrut di Amerika Latin dan Asia lainnya.

Imperialis AS membutuhkan contoh penerapan demokrasi seperti ini, mengingat dominasi ekonominya dan perang agresi yang dilancarkan di berbagai negeri serta perang melawan terorisme yang penuh kedok, telah menciptakan kebencian di berbagai belahan dunia. Kapitalis monopoli AS senantiasa cemas dan takut dengan kebangkitan bangsa dan rakyat di dunia melawan imperialis tunggal AS seperti gelombang gerakan pembebasan nasional paska Perang Dunia ke-2 yang melahirkan negeri-negeri merdeka baru. Imperialis AS terus berusaha menemukan “ramuan” yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi dan kebencian bangsa serta rakyat tertindas dan terhisap di dunia juga di Papua agar tidak mengancam kapitalnya di seluruh dunia dan lebih-lebih mengarah pada demokrasi sejati Rakyat. Dan Pemerintahan boneka SBY-Boediono dengan sangat luar biasa sanggup menjawab kecemasan tersebut, meskipun amat sementara sifatnya.

Kawan-kawanku seperjuangan,

Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit dan melimpahnya sumber daya alam, memiliki syarat rakyat  hidup sejahtera. Namun imperialis di bawah pimpinan AS telah membawa negeri kita berada dalam keterbelakangan. Kadar boneka dari pemeritahan SBY-Budiono semakin meningkat, seiring dengan kepatuhan terhadap apapun titah yang diberikan sang tuannya. Yang lebih menyakitkan lagi, secara terang-terangan rejim boneka melalui kaki tangannya klas kapitalis birokrat di Papus mempersilahkan kemudahan investasi di Papua yang menurut hasil survey awal search of save the people and forest of Papua yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di hutan Papua tapi keberadaan manusianyapun terancam  (Harian Papua Pos; Februari 26, 2009) serta pro-kontra SK MRP No. 14/2009. Apalah artinya investasi, perusahaan tambang dan migas dan dana OTSUS triliunan rupiah yang dikucurkan di Papua, tapi tidak mampu mensejahterahkan seluruh Rakyat Papua yang jumlahnya hanya 0,005% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia?

Persoalan ini adalah suatu keadaan tidak normal yang mengganggu proses kehidupan Rakyat, persoalan yang terjadi saat ini adalah krisis kepercayaan Rakyat Papua terhadap pemerintahan OTSUS yang terus merosot diperparah lagi dengan tingginya beban ekonomi sehari-hari dengan mahalnya harga kebutuhan pokok dan rendahnya pendapatan mayoritas rakyat dibanding dearah lain di Indonesia. Persoalan ini disebabkan oleh rejim boneka yang berkuasa lebih memilih menjadi budak Imperialis. Buktinya perampokan terhadap tanah-tanah adat di Papua marak terjadi bagi kepentingan investasi. Belum lagi kita menyinggung keberadaan PT. Freeport di Tembagapura, British Proteleum (BP) dan LNG Tangguh  di Teluk Bintuni, dan banyak perusahaan Tambang, Migas, Playwood, Perkebunan Kelapa Sawit dan proyek-proyek anti Rakyat seperti MIFEE di Merauke, sudahkah keberadaan mereka menjawab persoalan Rakyat Papua hari ini?

Kawan-kawanku seperjuangan,

Tak terasa 12 tahun sudah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang pada Kongres ke II Januari 2010 telah berganti nama menjadi Aliansi Mahasiswa West Papua (AMWP) yang kita cintai telah berjalan, kita bukan bayi yang merangkak lagi, sudah semestinya kita melakukan kritik-otokritik terhadap pengalaman praktek perjuangan dalam mengorganisasikan massa. Sebagai organisasi massa, AMWP haruslah secara berani mengakui berbagai kelemahan-kelemahan yang ada pada tubuh organisasi. Kita jangan pernah sekali-kali berkecil hati atas kegagalan praktek perjuangan yang kita lakukan.  Berbagai kegagalan-kegagalan yang kita alami memang begitu menyakitkan dan membawa organisasi pada kemerosotan, namun berpegang teguh pada prinsip percaya dan bersandar sepenuhnya pada massa akan membawa kita pada keberhasilan yang satu  ke  keberhasilan yang lain. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari masa lalu? Keseluruhan sejarah perjuangan Rakyat Papua telah menghasilkan keadaan dimana tugas mendesak terpenting adalah perjuangan melawan pemerintahan rezim boneka antek Imperialis AS, dan memenangkan kebebasan sejati Rakya Papua.

Sebagai organisasi yang berbasiskan massa mahasiswa tugas pokok AMWP adalah mengorganisasikan massa mahasiswa seluas-luasnya, organisasi harus menjangkau berbagai lapisan massa di berbagai pelosok negeri. Saya kira setiap anggota AMWP sudah-lah harus memahami arti enam bintang yang ada pada bendera organisasi, itu adalah klas pengorganisiran setiap anggota AMWP di basis massa Kawan – kawan. Yang meliputi klas Buruh, Tani, Golongan Pemuda, Mahasiswa, Perempuan, dan Masyarakat Adat. Kita harus yakin dengan penuh bahwa massa sesungguhnya memiliki watak yang maju dan memiliki kontradiksi-kontradiksi didalamnya hanya karena penindasan rezim boneka yang masif telah melemparkan mereka dalam posisi ditindas, namun karena belum sanggup menyadari situasi yang didapat serta terbatasnya teori maju yang dimiliki, sehingga massa masih terjebak dalam buaian mimpi datangnya sang penyelamat, entah dari mana datangnya? Kesadaran massa yang demikian harus kita bangunkan, sadarkan dan majukan. Jangan pernah membiarkan massa terlena dengan harapan-harapan palsu yang digembor-gemborkan. Yang hendak saya tekankan disini, bahwa  Perjuangan Rakyat Papua adalah Perjuangan Klas Tertindas Melawan  Klas Penindas dan bukan Perjuangan Suku – Suku Papua Melawan Suku-Suku Indonesia. Pengalaman telah mengajarkan kepada kita, bahwa kesadaran Nation tidak mampu menjangkau seluruh lapisan massa Rakyat, karena di dalam massa Rakyat terdapat Klas dan Golongan serta memiliki kontradiksi di dalamnya. Karena hanya dengan kesadaran Klas kita mampu membangkitkan mereka akan kepentingan Klas dan Golongan-nya masing-masing untuk bersama-sama mengobarkan perjuangan merebut hak-hak demokratis sejati Rakyat Papua.

Dengan demikian apa pekerjaan yang bisa kita lakukan saat ini? Satu pekerjaan yang luput dari kerja praktek kita sehingga mengakibatkan kita gagal dalam setiap pengorganisiran selama ini adalah melakukan Investigasi Sosial dan Analisis Klas (ISAK) yang mendalam terhadap massa Rakyat Papua. Dengan pekerjaan ISAK kita akan mengetahui persoalan-persoalan pokok yang dihadapi massa Rakyat, menyimpulkannya dan menemukan metode perjuangan yang tepat untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan mengerakan massa sesuai klas dan golongannya. Karena kita berpegang pada prinsip percaya dan bersandar sepenuhnya pada massa dimana perubahan adalah karya berjuta – juta massa. Maka kemenangan mutlak akan kita raih.

Demikian pidato singkat ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kawan – kawan yang masih konsisten berada di garis terdepan massa dan terus menggelorakan, membangkitkan, mengorganisasikan dan mengerakkan massa untuk melawan rezim fasis boneka SBY-Budiono antek Imperialis AS. Tak lupa ucapan terima kasih pada Kawan – kawan para pimpinan Komite Pusat AMWP dan salam perlawanan kepada seluruh mahasiswa. Akhir kata, jabat erat tanganku bersama kita gelorakan semangat perlawanan untuk menghancurkan tiga musuh utama Rakyat Papua ; Imperialisme, Rezim Boneka SBY-Boediono dan Kapitalis Birokrat bagi kemenangan sejati Rakyat Papua. Salam PERLAWANAN!

Sekali lagi Selamat Ulang Tahun AMWP ke – 12!
Jayalah Perjuangan sejati Rakyat Papua!
Jayalah Kaum Buruh!
Jayalah Kaum Tani!
Jayalah Pemuda/Mahasiswa!
Jayalah Perempuan!
Jayalah Perjuangan Massa Sejati!

Port Numbay, 29 Mei 2010

Komite Pusat

ALIANSI MAHASISWA WEST PAPUA (AMWP)

ttd

Rinto Kogoya

Ketua Umum